Tuesday, March 17, 2009

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN.
SEJARAH MARAKNYA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
TERLARANG DAPAT DITELUSURI RATUSAN TAHUN YANG LALU DIMANA
OBAT-OBATAN PSYCHOACTIVE DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN
PENGOBATAN KEAGAMAAN (RELIGIOUS) DAN SEBAGAI HIBURAN
(RECREATIONAL PURPOSE). DAN PADA AKHIR ABAD KE-19, DENGAN
SEMAKIN BERKEMBANGNYA ILMU KIMIA DAN FARMAKOLOGI
MASYARAKAT MULAI MENSINTESAKAN BERBAGAI ZAT YANG SANGAT
KUAT DAN BERSIFAT AMAT ADDICTIVE YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
KECANDUAN SEPERTI MISALNYA COCAINE DAN HEROIN.
PERANGKAT PELAKSANA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI INDONESIA DIKOORDINASIKAN OLEH BAKOLAK INPRES
6/1971 SEBAGAI FOCAL POINT.
DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERDAGANGAN GELAP DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASA KRISIS EKONOMI (1997 –
1999), MAKA PEMERINTAH PADA MASA REFORMASI MERASA PERLU
UNTUK MEREVISI LEMBAGA BAKOLAK INPRES 6/1971 SEKALIGUS
MEMPERKUAT POSISINYA SEBAGAI LEMBAGA YANG BERADA
LANGSUNG DIBAWAH PRESIDEN DAN DIPIMPIN OLEH KEPALA
KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SECARA EX OFFICIO. BADAN BARU YANG
BERNAMA “ BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL “ (BKNN) INI
MULAI BEKERJA AKTIF SEJAK TAHUN 2000 DAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI
BAKOLAK INPRES 6/1971 TERMASUK MENJADI FOCAL POINT KERJASAMA
ASEAN.
BKNN MEMILIKI FUNGSI KOORDINATIF. DARI SUSUNAN KOMPOSISI
PERSONELNYA TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA BADAN INI BERSIFAT
LINTAS SEKTORAL. WALAUPUN TIDAK MEMILIKI WEWENANG YANG LUAS
SEPERTI PENANGKAPAN, PENYITAAN DAN PENUNTUTAN YANG
2
DILAKUKAN DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) DAN BADANBADAN
SEJENIS DI BEBERAPA NEGARA ASEAN LAINNYA, NAMUN
DIHARAPKAN BKNN DAPAT BERTINDAK SEBAGAI LOKOMOTIF
PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA.
SETELAH BERJALAN KURANG LEBIH 2 (DUA) TAHUN, BKNN MASIH JUGA
DIRASAKAN KURANG MENGGIGIT, DAN DARI BERBAGAI KALANGAN
MASYARAKAT MENUNTUT AGAR LEBIH OPERASIONAL, MAKA
BERDASARKAN HAL ITULAH PRESIDEN MERUBAH KEPUTUSANNYA YANG
DITUANGKAN DALAM KEPPRES RI NOMOR 17 TAHUN 2002, TANGGAL 22
MARET 2002 MENJADI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
DISAMPING ITU MPR-RI JUGA TELAH MENGELUARKAN KETETAPAN
MPR-RI NOMOR : VI/MPR/2002, YANG MEREKOMENDASIKAN KEPADA
PRESIDEN SEBAGAI BERIKUT :
- MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SESUAI DENGAN HUKUM YANG
BERLAKU TERHADAP PRODUSEN, PENGEDAR, DAN PEMAKAI SERTA
MELAKUKAN LANGKAH KOORDINASI YANG EFEKTIF, ANTISIPATIF,
DAN EDUCATIF DENGAN PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT.
- MENGUPAYAKAN UNTUK MENINGKATKAN ANGGARAN GUNA
MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
- BERSAMA DPR, MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
DENGAN DEMIKIAN PEMERINTAH TELAH MENINDAK-LANJUTINYA
DENGAN MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. INPRES
TERSEBUT MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA MENTERI, PANGLIMA TNI,
JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KEPALA LEMBAGA DEPARTEMEN DAN NON
DEPARTEMEN, KEPALA KESEKRETARIATAN TERTINGGI / TINGGI NEGARA,
PARA GUBERNUR SAMPAI KEPADA PARA BUPATI WALIKOTA, AGAR
DALAM MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA DI LINGKUNGANNYA SELALU BERKOORDINASI
DENGAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
II. PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA
3
MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA MERUPAKAN
MASALAH SERIUS YANG HARUS DICARIKAN JALAN PENYELESAIANNYA
DENGAN SEGERA. BANYAK KASUS YANG MENUNJUKKAN BETAPA
AKIBAT DARI MASALAH TERSEBUT DIATAS TELAH MENYEBABKAN BANYAK
KERUGIAN, BAIK MATERI MAUPUN NON MATERI. BANYAK KEJADIAN,
SEPERTI PERCERAIAN ATAU KESULITAN LAIN BAHKAN KEMATIAN YANG
DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN
OBAT-OBAT TERLARANG.
SECARA UMUM PERMASALAHAN NARKOBA DAPAT DIBAGI MENJADI 3
(TIGA) BAGIAN YANG SALING TERKAIT, YAKNI :
PERTAMA : ADANYA PRODUKSI NARKOBA SECARA GELAP
(ILLICIT DRUG PRODUCTION).
KEDUA : ADANYA PERDAGANGAN GELAP NARKOBA (ILLICIT
TRAFFICKING).
KETIGA : ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DRUG ABUSE).
KETIGA HAL ITULAH SESUNGGUHNYA MENJADI TARGET SASARAN YANG
INGIN DIPERANGI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL DENGAN
GERAKAN ANTI MADAT SEDUNIA.
MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI
INDONESIA MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN YANG TERUS
MENINGKAT, SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN MEMBAHAYAKAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. INDONESIA BUKAN
HANYA SEBAGAI TEMPAT TRANSIT DALAM PERDAGANGAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA, TETAPI TELAH MENJADI TEMPAT
PEMASARAN DAN BAHKAN TELAH MENJADI TEMPAT UNTUK PRODUKSI
GELAP NARKOBA.
SITUASI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 5
(LIMA) TAHUN TERAKHIR DAPAT DIGAMBARKAN MELALUI DATA ANGKA
KEJAHATAN, JUMLAH TERSANGKA SERTA BARANG BUKTI YANG
BERHASIL DISITA.
4
1. JUMLAH KASUS DAN TERSANGKA
JUMLAH KASUS JUMLAH TERSANGKA
NO TAHUN
TOT AL SELE SAI PROSE NTASE TOT AL WN I WN A
1.
2.
3.
4.
5.
1998
1999
2000
2001
2002
999
1.833
3.478
3.617
3.751
821
1.775
3.344
3.276
3.551
82,1%
96,8%
96,1%
90,6%
94,7%
1.308
2.590
4.955
4.924
5.310
1.259
2.542
4.887
4.674
5.228
49
48
68
50
82
6. 2003(Mar) 783 - - 1.098 1.079 19
2. JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA
JUMLAH BARANG BUKTI
NO TAHUN
GANJA HEROIN MORPHIN KOKAIN HASHISH
1. 1998 1.071.862,7gr
47.515 btg
27.761,26gr - 4.748,1 gr 920,04 gr
2. 1999 4.488.030,7gr
78.072 btg
14.049,2gr 3.174 gr 499,8 gr 300.004,5gr
3. 2000 6.332.908,1gr
49.520 btg
22.655,8gr 223 gr 17.414,5 gr 3.885,64 gr
4. 2001 27.391.071,2gr
20.613 btg
16.642,2gr 0,68 gr 30.120,6 gr 5.631,8 gr
5. 2002 58.238.990,2gr
366.614 btg
17.902,2gr - 2.303,7 gr 687 gr
6. 2003(Mar) 4.198.658,4gr
1.603 btg
7.021,2gr - 8,5 gr -
3. JUMLAH BARANG BUKTI PSIKOTROPIKA
JUMLAH BARANG BUKTI
NO TAHUN
ECSTASY SHABU-SHABU DAFTAR G
1. 1998 119.655 tablet 8.128,22 gr 589.210 tablet
2. 1999 29.510,75 tablet 218.625,375 gr 545.722 tablet
3. 2000 109.567,25 tablet 76.703,84 gr 382.174 tablet
4. 2001 90.523,25 tablet 48.848,62 gr 375.640,5 tablet
5. 2002 63.670,5 tablet
360 gr bahan
392.769,75 gr 306.589 tablet
3.300 injeksi
6. 2003(Mar) 13.065,75 tablet 3.203,93 gr 42.001,5 tablet
4. KASUS NARKOBA TAHUN 2002 – 2003 YANG MENONJOL :
5
a. KASUS CLANDESTINE LABORATORY (PABRIK GELAP) ECSTASY
TANGERANG, TERSANGKA ANG KIEM SOEI, DENGAN BARANG
BUKTI : MDMA CAIR 120 LITER, MDMA POWDER 500 KG, TABLET
XTC 8.200 BUTIR. KEMAMPUAN PRODUKSI 150.000 BUTIR
PERHARI.
b. KASUS PEREDARAN GELAP 4,6 KG SHABU-SHABU, TERSANGKA
HUSEIN KUSMO SUTIRI ALS JIMMY, DI KUTA BENGKALIS RIAU.
c. KASUS PRODUKSI GELAP ECSTASY DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TANGERANG, TERSANGKA OEY TJUN
HIONG ALS HENDRIK, DENGAN BARANG BUKTI 115 BUTIR PIL
ECSTASY, 27,4 GR SHABU-SHABU DAN 0,6 GR HEROIN. SERTA
DITEMUKAN JUGA BAHAN BAKU + 2 KG BUBUK WARNA-WARNI
DAN 1 PERANGKAT ALAT CETAK PIL ECSTASY , BAHAN CAIRAN
7 BOTOL PALSTIK, 1 TIMBANGAN ELEKTRONIK.
d. KASUS PEREDARAN GELAP ECSTASY DAN SHABU-SHABU DI
LAPAS SALEMBA JAKARTA PUSAT, TERSANGKA IWAN DJAYA
ATMAJA ALS IWAN, DENGAN BARANG BUKTI : SHABU-SHABU
275,6 GR, ECSTASY 2.290 BUTIR.
e. KASUS PEREDARAN GELAP + 408 GR HEROIN, OLEH
TERSANGKA FRED MASU ALS AJAX DAN TEMAN-TEMANNYA
SESAMA WARGA NIGERIA.
f. PENGUNGKAPAN SINDIKAT PEREDARAN GANJA KERING
SEBERAT 1,8 TON DI BEKASI.
III. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAPAT DIKELOMPOKKAN
MENJADI TIGA KATEGORI :
1. DEPRESSANT
MERUPAKAN OBAT PENENANG (SEDATIVES) YANG BEKERJA PADA
SISTIM SYARAF. ZAT-ZAT INI MEMBERIKAN RASA RILEKS YANG
BERSIFAT ARTIFICIAL DAN MENGURANGI KETEGANGAN/
KEGELISAHAN SERTA TEKANAN MENTAL. NAMUN OBAT JENIS INI
6
CENDERUNG MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS.
UPAYA UNTUK MENGATASI KETERGANTUNGAN TERHADAP OBATOBATAN
KATEGORI INI SANGAT BERAT. CONTOH OBAT-OBATAN
JENIS INI MISALNYA HEROIN DAN OBAT TIDUR (BARBITURATES).
2. STIMULANTS
MERUPAKAN ZAT YANG MENGAKTIFKAN, MEMPERKUAT DAN
MENINGKATKAN AKTIFITAS DARI SISTIM SYARAF PUSAT. OBATOBATAN
ATAU ZAT YANG TERMASUK KE DALAM KATEGORI INI
ANATARA LAIN ADALAH COCAINE, CRACK, AMPHETAMINE DAN
ZAT PENGHILANG NAPSU MAKAN SINTETIS SEPERTI MISALNYA
PHENMETRAZINE DAN METHYLPHENIDATE. STIMULANTS DAPAT
MENDORONG SYMPTOMS YANG BERSIFAT MEMABUKKAN SEPERTI
MENINGKATNYA DENYUT JANTUNG, MEMBESARNYA BIJI MATA
(PUPIL) DAN MENINGKATNYA TEKANAN DARAH SERTA MUAL-MUAL
DAN MUNTAH. OBAT-OBATAN JENIS INI DAPAT MENYEBABKAN
TINDAK KEKERASAN DAN PRILAKU AGRESIF SERTA MENGHASUT
DAN TIDAK DAPAT MENILAI SEGALA SESUATU SECARA JERNIH. ZAT
INI BAHKAN DAPAT MENGAKIBATKAN SAKIT JIWA (DELUSIONAL
PSYCHOSIS).
3. HALLUCINOGENS
HALLUCINOGENS SECARA KIMIAWI SANGAT BERAGAM DAN
DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN MENTAL YANG HEBAT
SEPERTI EUPHORIA, KEGELISAHAN, PENYIMPANGAN (DISTORSI)
SENSORIK, HALUSINASI YANG BENAR-BENAR “NYATA”, BERKHAYAL,
PENYAKIT GILA KARENA KETAKUTAN ATAU KEKECEWAAN
(PARANOIA), DAN DEPRESI. YANG TERMASUK KEDALAM ZAT ATAU
OBAT JENIS INI ADALAH MARIJUANA, ECSTASY, LSD DAN
MESCALINE.
PEMAKAIAN KETIGA JENIS OBAT-OBATAN TERSEBUT PADA DASARNYA
DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA DITELAN (INGESTED), DIHIRUP
(INHALED), DIHISAP (SMOKE), DAN DISUNTIKAN (INJECTED).
AKIBAT DARI PENGGUNAAN NARKOBA DAPAT DIRASAKAN SEGERA
DAN DAPAT PULA BERAKIBAT PADA MENURUNNYA KONDISI KESEHATAN
SETELAH MELEWATI JANGKA WAKTU TERTENTU. MISALNYA,
PENGGUNAAN MARIJUANA YANG DILAKUKAN SEKALI -SEKALI DAPAT
7
BERAKIBAT LANGSUNG PADA PERKEMBANGAN KOGNITIG DAN
MEMORI JANGKA PENDEK. PENGGUNAAN OBAT JENIS INI DALAM
JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT BERDAMPAK NEGATIF PADA PERSEPSI,
REAKSI DAN KOORDINASI GERAKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN. HALLUCINOGENS DAPAT MERUSAK PERSEPSI,
MENGGANGGU DENYUT JANTUNG DAN TEKANAN DARAH, SERTA
DALAM JANGKA PANJANG DAPAT MENYEBABKAN SYSTEM SYARAF,
DEPRESI, KEGELISAHAN, HALUSINASI VISUAL DAN FLASHBACK.
COCCAINE DAN AMPHETAMINE MENGAKIBATKAN GEMETAR (TREMOR),
SAKIT KEPALA, TEKANAN DARAH TINGGI (HYPERTENSION), DAN
MEMPERCEPAT DENYUT JANTUNG. DAMPAK JANGKA PANJANGNYA
BERUPA MUAL-MUAL, TIDAK BISA TIDUR (INSOMNIA), KEHILANGAN
BERAT BADAN DAN DEPRESI. PARA PENGGUNA HEROIN PADA
MULANYA AKAN MERASA MUAL, PERNAPASAN TERGANGGU, KULIT
KERING, GATAL-GATAL, BICARA SEMAKIN LAMBAT DAN DAYA
REFLEKSNYA MEROSOT. DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT
MENGAKIBATKAN RESIKO YANG SERIUS DENGAN SEMAKIN
MENINGKATNYA KETERGANTUNGAN FISIK DAN PSIKOLOGIS, YANG
DAPAT BERAKIBAT PADA OVERDOSIS AKUT DAN BAHKAN KEMATIAN
YANG DISEBABKAN PADA DEPRESI PERNAPASAN.
IV. BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
1. BAHAYA TERHADAP DIRI PEMAKAI.
a. NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA MAMPU MERUBAH KEPRIBADIAN
SI KORBAN SECARA DRASTIS SEPERTI BERUBAH MENJADI
PEMURUNG, PEMARAH BAHKAN MELAWAN TERHADAP
SIAPAPUN.
b. MENIMBULKAN SIFAT MASA BODOH SEKALIPUN TERHADAP
DIRINYA SENDIRI, SEPERTI TIDAK LAGI MEMPERHATIKAN
SEKOLAH, RUMAH, PAKAIAN, TEMPAT TIDUR DAN
SEBAGAINYA.
c. SEMANGAT BEKERJA MENJADI DEMIKIAN MENURUN DAN
SUATU KETIKA BISA SAJA SI KORBAN BERSIKAP SEPERTI ORANG
GILA KARENA REAKSI DARI PENGGUNAAN NARKOTIKA/
PSIKOTROPIKA TERSEBUT.
d. TIDAK LAGI RAGU UNTUK MELANGGAR NORMA-NORMA
MASYARAKAT, HUKUM, AGAMA KARENA PANDANGANNYA
TERHADAP HAL-HAL TERSEBUT MENJADI SEDEMIKIAN
LONGGAR.
8
e. TIDAK SEGAN-SEGAN MENYIKSA DIRI KARENA INGIN
MENGHILANGKAN RASA NYERI ATAU MENGHILANGKAN SIFAT
KETERGANTUNGAN OBAT BIUS, YANG PADA PUNCAKNYA
DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN.
2. BAHAYA TERHADAP KELUARGA.
a. TIDAK LAGI MENJAGA SOPAN SANTUN DI RUMAH BAHKAN
MELAWAN KEPADA ORANG TUA DAN TIDAK SEGAN-SEGAN
UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN BILAMANA MAKSUD
KEINGINANNYA TIDAK TERPENUHI.
b. KURANG MENGHARGAI HARTA MILIK YANG ADA DI RUMAH
SEPERTI MENGENDARAI KENDARAAN TANPA PERHITUNGAN,
RUSAK ATAU MENJADI HANCUR SAMA SEKALI.
c. MENCEMARKAN NAMA KELUARGA KARENA ULAH
PERBUATANNYA.
d. MENGHABISKAN BIAYA YANG CUKUP BESAR UNTUK
PERAWATAN DAN PEMULIHANNYA.
3. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT.
a. TIDAK SEGAN-SEGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEPERTI
MENCURI MILIK ORANG LAIN YANG ADA DISEKITARNYA DEMI
MEMPEROLEH UANG UNTUK MEMBELI NARKOBA.
b. MENGANGGU KETERTIBAN UMUM, SEPERTI MENGENDARAI
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KECEPATAN TINGGI.
c. MENIMBULKAN BAHAYA BAGI KETENTRAMAN DAN
KESELAMATAN UMUM DAN TIDAK MERASA MENYESAL APABILA
MELAKUKAN KESALAHAN.
4. BAHAYA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA.
a. RUSAKNYA GENERASI MUDA PEWARIS BANGSA YANG
SEYOGYANYA SIAP UNTUK MENERIMA TONGKAT ESTAFET
SEBAGAI GENERASI PENERUS.
b. HILANGNYA RASA PATRIOTISME CINTA DAN BANGGA,
TERHADAP BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, YANG PADA
GILIRANNYA AKAN MEMUDAHKAN PIHAK-PIHAK LAIN
MEMPENGARUHINYA UNTUK MENGHANCURKAN BANGSA
DAN NEGARA.
V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
9
1. KEBIJAKAN NASIONAL
a. UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
PERLU DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIP DAN
MULTIDIMENSIONAL.
b. BERUSAHA MENGHILANGKAN PANDANGAN BAHWA
MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA BUKAN HANYA MASALAH PEMERINTAH SAJA,
TETAPI MERUPAKAN MASALAH YANG HARUS DITANGGULANGI
BERSAMA.
c. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
DILAKUKAN DENGAN MEMBANGUN UPAYA PENCEGAHAN
YANG BERBASIS MASYARAKAT, TERMASUK DI DALAMNYA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH MAUPUN LUAR
SEKOLAH.
d. MEDIA MASSA BAIK ELEKTRONIK MAUPUN CETAK, TERMASUK
KEMAJUAN TEHNOLOGI INTERNET DAN ALAT KOMUNIKASI,
YANG PERLU DIMANFAATKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN DALAM
MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA
LUAS.
e. MASALAH NARKOBA MERUPAKAN TANTANGAN YANG
BERSIFAT GLOBAL, OLEH KARENA ITU PERLU DITINGKATKAN
KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL SECARA LEBIH
INTENSIF, DENGAN MEMBANGUN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN
BERSAMA, BAIK BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL.
f. DALAM UPAYA TERAPI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA, SELAIN MENJADI TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH, DIBERIKAN KESEMPATAN SELUASLUASNYA
KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI
DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN TERAPI DAN REHABILITASI
DENGAN BERPEDOMAN KEPADA STANDARISASI PELAYANAN
TERAPI DAN REHABILITASI YANG DITENTUKAN.
g. PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DILAKUKAN
SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH SESUAI
10
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU. PERLU
MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAN DPR AGAR DALAM
UNDANG-UNDANG DITETAPKAN SANKSI HUKUMAN MINIMUM
BAGI PARA PELAKU KHUSUSNYA PENGEDAR DAN PRODUSEN,
DISAMPING SANKSI MAKSIMUM, SERTA BAGI PENYALAHGUNA
NARKOBA DIBERIKAN KEWAJIBAN UNTUK MENJALANI TERAPI
DAN REHABILITASI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH.
h. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NARKOBA DAN
PREKURSOR LEGAL PERLU DIPERKETAT DAN DITINGKATKAN
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DAN
PENYELEWENGAN KEPASARAN GELAP.
2. STRATEGI NASIONAL KHUSUS BIDANG PENEGAKAN HUKUM
BERDASARKAN KEBIJAKAN BNN TERSEBUT DI ATAS, MAKA STRATEGI
BNN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI
INDONESIA, KHUSUSNYA BIDANG PENEGAKKAN HUKUM ADALAH :
UPAYA TERPADU DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA SECARA
KOMPREHENSIF, ORGANISASI KEJAHATAN NARKOBA DENGAN
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN
SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN DILAKUKAN DENGAN SUNGGUHSUNGGUH,
SERTA ADANYA KERJASAMA ANTAR INSTANSI DAN
KERJASAMA INTERNASIONAL YANG SALING MENGUNTUNGKAN,
DIANTARANYA :
a. STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
DIMAKSUDKAN UNTUK :
1) MENGUNGKAP DAN MEMUTUS JARINGAN SINDIKAT
PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.
2) MELAKUKAN PROSES PENANGANAN PERKARA SEJAK
PENYIDIKAN SAMPAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SECARA KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH.
3) MENGUNGKAP MOTIVASI/LATAR BELAKANG DARI
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA.
11
4) PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA YANG BERHASIL
DISITA, KHUSUSNYA TERHADAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA GOLONGAN I.
5) MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP KETERSEDIAAN DAN PEREDARAN PREKURSOR.
6) PENYITAAN TERHADAP ASSET MILIK PELAKU KEJAHATAN
PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
b) STRATEGI YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
(1) STRATEGI NASIONAL INTELIJEN NARKOBA.
(2) STRATEGI KONTROL NARKOBA INTERNASIONAL.
(3) STRATEGI NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP JALUR LEGAL.
(4) STRATEGI NASIONAL INTERDIKSI NARKOBA.
VI. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN DALAM BIDANG
PENEGAKAN HUKUM :
UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM BIDANG PENEGAKAN
HUKUM, YAITU DENGAN MENGKOORDINASIKAN INSTANSI-INSTANSI
TERKAIT, BERUPA PENGOPERASIONALAN SATUAN-SATUAN TUGAS
OPERASIONAL, SEPERTI :
1. SATUAN TUGAS PREKURSOR BNN, DENGAN PENJURU (LEAD
AGENCY) BADAN POM RI, YANG MENANGANI PEMANTAUAN
DISTRIBUSI, DAN PENGECEKAN PENGGUNAAN TERHADAP BAHANBAHAN
KIMIA DASAR, YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAANPERUSAHAAN
KIMIA MAUPUN PENGGUNA BAHAN KIMIA.
2. SATUAN TUGAS AIRPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN
BEA & CUKAI, DEPARTEMEN KEUANGAN RI, YANG BERTUGAS
MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI BANDARA-BANDARA
NASIONAL DAN INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA
DAN BEREDARNYA NARKOBA.
3. SATUAN TUGAS SEAPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN
PERHUBUNGAN LAUT, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, YANG
BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI
PELABUHAN-PELABUHAN LAUT, BAIK NASIONAL DAN
INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA DAN BEREDARNYA
NARKOBA.
12
4. SATUAN TUGAS PENGAWASAN NARKOBA TERHAAP ORANG ASING,
DENGAN PENJURU DITJEN IMIGRASI, DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG BERTUGAS MENANGANI
PERMASALAHAN NARKOBA YANG DILAKUKAN ORANG ASING,
MULAI KEBERADAANNYA SAMPAI PADA KEGIATANNYA.
5. SATUAN TUGAS OPERASIONAL P4GN DI LAPAS/RUTAN, DENGAN
PENJURU DITJEN PEMASYARAKATAN, DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG MENGAWASI GERAK-GERIK
NARAPIDANA / TAHANAN TERHADAP
6. SATUAN TUGAS KOKAIN DAN HEROIN, DENGAN PENJURU
DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG
BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA HEROIN DAN KOKAIN
ATAU GOLONGAN JENIS NARKOTIKA.
7. SATUAN TUGAS SHABU-SHABU DAN ECSTASY, DENGAN PENJURU
DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG
BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA SHABU-SHABU DAN
ECSTASY ATAU GOLONGAN JENIS PSIKOTROPIKA.
8. SATUAN TUGAS GANJA, DENGAN PENJURU DIREKTORAT
IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS
MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA GANJA, BAIK MULAI
DARI KULTIVASI, PEMETAAN, SAMPAI PADA PEREDARANYA.
BAHKAN DISAMPING UPAYA DIATAS, UNTUK LEBIH MENAJAMKAN
UPAYA PENEGAKAN HUKUM, TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN
NARKOBA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
TELAH MEMPERBANTUKAN (BKO) DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT,
BARESKRIM POLRI KE BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TELAH MEMILIKI GARDA PEMUKUL
TERHADAP PENINDAKAN KEJATAN NARKOBA YAITU DIREKTORAT
IV/TINDAK PIDANA NARKOBA & KEJATAN TERORGANISIR, BARESKRIM
POLRI, DIBAWAH KENDALI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
13
VI. PENUTUP
DEMIKIAN MAKALAH TENTANG “PERMASALAHAN NARKOBA DI
INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA” INI DISAMPAIKAN, MUDAHMUDAHAN
BERMANFAAT DALAM RANGKA PELATIHAN TRAINING OF
TRAINERS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI
LINGKUNGAN KERJA TAHUN 2003, DI GRAHA DINAR, CISARUA-BOGOR
INI.
JAKARTA, JUNI 2003
KAPUS DUK GAKKUM LAKHAR
Drs. DJOKO SATRIYO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

rssmountain

RSSMountain